Gibran Rakabuming Raka memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan tersebut membuat posisi orang nomor dua di pemerintahan menjadi kosong dan memunculkan sejumlah tahapan konstitusional untuk menentukan penggantinya.
Setelah pengunduran diri tersebut, perhatian kini tertuju pada mekanisme yang akan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memilih Wakil Presiden baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Gibran diketahui menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis (12/11/2026) pagi. Setelah pertemuan tersebut, ia melanjutkan agenda dengan mendatangi Gedung MPR di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
Melalui surat tersebut, Presiden diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk selanjutnya dipilih dalam sidang paripurna MPR.
Muzani menyebut Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden 14 hari," kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dengan Berat Hati
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati.
Meski demikian, ia menghormati keputusan yang telah diambil Gibran dan menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut.
"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," ujar Prabowo.
Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap sikap Gibran yang dinilainya menunjukkan tanggung jawab dan kedewasaan dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan sikap kesatria dan negarawan.
"Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan," tuturnya.
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wapres Pengganti Gibran?
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui hingga Wakil Presiden baru resmi menjabat.
Berikut mekanisme pemilihan pengganti Gibran:
1. Jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong. Pengunduran diri Gibran menjadi dasar dimulainya proses pengisian posisi Wakil Presiden.
2. MPR menggelar sidang paripurna. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru.
3. Presiden mengusulkan dua nama. Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden beserta persyaratan administrasinya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
4. Kedua calon menyampaikan kesiapan. Dua kandidat yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum pemungutan suara.
5. MPR melakukan pemilihan. Anggota MPR memilih satu dari dua nama yang telah diajukan Presiden.
6. Kandidat dengan suara terbanyak ditetapkan. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
7. Pemilihan ulang jika suara sama. Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali.
8. Presiden menentukan pilihan jika hasil tetap imbang. Jika pemungutan suara ulang masih menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berwenang memilih salah satu dari dua calon tersebut.
9. Wakil Presiden terpilih dilantik. MPR kemudian melantik kandidat yang telah ditetapkan sebagai Wakil Presiden baru.
Dengan mekanisme tersebut, pengganti Gibran tidak dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh masyarakat, melainkan melalui proses pemilihan di MPR.
Yusril Sebut MPR Tak Perlu Gelar Sidang Persetujuan Pengunduran Diri
Di tengah proses pengunduran diri Gibran, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai aspek hukum pemberhentian tersebut.
Menurut Yusril, MPR tidak perlu menggelar sidang khusus untuk menentukan apakah pengunduran diri Gibran disetujui atau ditolak.
Ia menilai pernyataan berhenti merupakan keputusan pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa harus menunggu persetujuan lembaga lain.
Yusril bahkan membandingkan situasi tersebut dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998.
"Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menambahkan, pernyataan berhenti tidak membutuhkan persetujuan pihak lain karena merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat bersangkutan.
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," lanjutnya.
Meski demikian, Yusril menjelaskan MPR tetap perlu menjalankan tahapan konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Salah satunya dengan menggelar sidang untuk menyatakan posisi Wakil Presiden kosong sekaligus meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti.
Pengganti Gibran Tidak Dipilih Melalui Pemilu
Yusril juga menegaskan bahwa mekanisme penggantian Wakil Presiden berbeda dengan proses pergantian Presiden seperti yang terjadi ketika Soeharto mengundurkan diri pada 1998.
Ketika itu, posisi Presiden yang kosong langsung digantikan oleh Wakil Presiden, yakni BJ Habibie.
Sementara dalam kasus pengunduran diri Gibran, posisi Wakil Presiden tidak otomatis diisi oleh pejabat lain. Penggantinya harus melalui proses pemilihan oleh MPR.
"Beda, kan kalau Pak Harto itu Presiden. Karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden," jelas Yusril.
Ia menegaskan bahwa pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran tidak dilakukan melalui pemilu yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Sekarang ini yang berhenti wakil presiden, kan nggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan. Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU," pungkasnya.
Dengan demikian, tahapan selanjutnya akan bergantung pada koordinasi antara Presiden dan MPR. Dua nama calon yang diajukan Prabowo nantinya akan menjadi penentu siapa yang bakal menduduki kursi Wakil Presiden hingga akhir masa jabatan pemerintahan.(Rhz2797)
