Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Setelah menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka, penyidik kini mulai menelusuri sosok yang diduga menjadi pemberi perintah di balik operasi penyadapan tersebut.
Pengusutan ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Polri menegaskan penyidikan tidak akan berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat, termasuk pihak yang memberikan instruksi, masih terus didalami.
Polri Telusuri Sosok Pemberi Perintah Penyadapan
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin memastikan penyidik akan menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Menurut Asep, penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap siapa saja yang berada di balik tindakan tersebut.
"Semua akan kita telusuri," ujar Asep Safrudin saat dikonfirmasi, Sabtu (7/11/2026).
Untuk memperkuat proses pengusutan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya telah membentuk tim khusus. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Pembentukan tim khusus menjadi langkah Polri dalam merespons perhatian masyarakat terhadap kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi kepolisian tersebut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pimpinan Polri telah mengikuti perkembangan informasi terkait dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Ia menjelaskan pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam melakukan pendalaman dan memastikan persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh.
Tiga Jenderal Polisi Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.
Ketiga tersangka tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga penyadapan berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026 tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain dugaan penyadapan, perkara ini juga berkaitan dengan dugaan penghapusan data elektronik pada sistem yang digunakan untuk aktivitas pemantauan.
Bareskrim sebelumnya mengungkapkan telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita barang bukti berupa telepon seluler, iPad, dan flashdisk untuk kepentingan penyidikan.
Sementara itu, satu orang berinisial SU sebelumnya disebut masih berstatus saksi dalam perkembangan perkara yang diumumkan Polri.
Komisi III DPR Minta Motif Penyadapan Dibongkar
Kasus ini turut mendapat perhatian serius dari DPR RI. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Menurut Habiburokhman, penyidik tidak cukup hanya mengungkap pihak yang menjalankan aktivitas penyadapan. Motif dan pihak yang berada di balik peristiwa tersebut juga harus diketahui.
"Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Ia menilai perkara tersebut tergolong serius karena jumlah objek penyadapan yang diduga mencapai sekitar 6.000, termasuk nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Habiburokhman juga menilai besarnya cakupan penyadapan membuat penyidik perlu bekerja lebih mendalam untuk mengetahui kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik tindakan tersebut.
DPR Minta Semua Pihak yang Terlibat Diproses Hukum
Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR akan mengawal proses penanganan perkara hingga tuntas sesuai arahan pimpinan DPR.
Ia meminta tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses hukum, termasuk apabila nantinya ditemukan keterlibatan orang yang memiliki jabatan atau pengaruh tertentu.
Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak yang dimaksud bukan hanya pelaku teknis di lapangan, melainkan juga pihak yang membantu, memberikan perintah, hingga mereka yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas penyadapan tersebut.
Dengan dibentuknya tim khusus Polri, publik kini menantikan perkembangan penyidikan berikutnya. Terutama mengenai siapa sosok yang diduga menjadi dalang, apa motif di balik penyadapan, serta sejauh mana keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.(Rhz2797)
