Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sejumlah keputusan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memicu dinamika politik yang semakin berkembang di parlemen hingga Istana Kepresidenan.
Persoalan yang bermula dari gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 itu kini melebar. Bahkan, muncul wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR RI.
Di tengah perkembangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Berikut rangkaian perkembangan putusan MK, MA, hingga munculnya niat Gibran untuk mundur.
MK Tolak Gugatan, tetapi Soroti Dokumen Pendidikan Gibran
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti Pilpres 2024.
Namun, dalam pertimbangannya, MK turut menyinggung persoalan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance yang menjadi salah satu dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak membuktikan seseorang telah berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan setara SMA.
Menurut Arsul, dokumen itu hanya menunjukkan kehadiran seseorang dalam kegiatan perkuliahan, bukan bukti kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu.
"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.
Meski mengungkap persoalan tersebut, MK menegaskan tidak memiliki dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sebagaimana diminta para pemohon.
Hakim MK Adies Kadir menyampaikan bahwa permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan melalui putusan perkara yang sedang diperiksa.
MA Batalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan
Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Dalam perkara berbeda, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan itu sekaligus membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi amar putusan yang tercantum dalam situs resmi MA, sebagaimana dikutip pada Jumat (30/10/2026).
Majelis hakim yang memutus perkara tersebut diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Putusan MA ini kemudian menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Perbedaan konteks dan kewenangan antara putusan MK dan MA turut menjadi perhatian dalam perkembangan persoalan tersebut.
Sebanyak 50 Anggota DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat
Dinamika putusan MK dan MA juga merembet ke lingkungan DPR RI. Sejumlah anggota parlemen mulai menggulirkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Wakil Presiden Gibran.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, bahkan memperlihatkan dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat melalui foto yang dibagikannya.
Dalam dokumen tersebut, terlihat sejumlah nama anggota DPR yang ikut memberikan dukungan. Mardani tercantum pada urutan pertama dalam daftar pengusul.
Mardani mengungkapkan bahwa jumlah anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung usulan tersebut sudah mencapai sekitar 50 orang.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata Mardani saat dikonfirmasi pada Selasa (10/11/2026).
Selain daftar nama dan tanda tangan, terdapat pula dokumen lain yang memuat penjelasan serta sejumlah pasal terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Meski demikian, dukungan tanda tangan tersebut masih merupakan tahap pengusulan dan belum berarti DPR telah mengambil keputusan resmi untuk menggunakan hak konstitusional tersebut.
Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Di tengah meningkatnya tekanan dan dinamika politik terkait polemik ijazah, muncul kabar mengejutkan mengenai keinginan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Informasi tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, Gibran menyampaikan niat tersebut ketika bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas berbagai perkembangan, termasuk situasi yang muncul setelah adanya putusan MK dan MA terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Prasetyo.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena menyangkut posisi orang nomor dua di Indonesia.
Prabowo Disebut Tidak Menolak Keinginan Gibran
Prasetyo Hadi juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatannya.
Menurut Prasetyo, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Prabowo justru memberikan masukan kepada Gibran dalam pertemuan yang berlangsung di Istana.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," jelas Prasetyo.
Dengan demikian, isu pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan terbaru dari rangkaian polemik yang melibatkan putusan lembaga peradilan, dinamika politik di DPR, hingga komunikasi langsung antara Wakil Presiden dan Presiden.
Hingga kini, perhatian publik tertuju pada kelanjutan proses politik di parlemen serta penjelasan resmi pemerintah mengenai posisi Gibran setelah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri tersebut.(Rhz2797)
