Notification

×

Iklan

Iklan

RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Disahkan, Pemerintah dan Seluruh Fraksi DPR Sepakat!

November 18, 2026 Last Updated 2026-11-18T10:15:47Z

 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya semakin dekat menuju pengesahan. Pemerintah bersama seluruh fraksi di DPR RI menyepakati agar rancangan aturan tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.


Persetujuan pemerintah disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Dalam kesempatan tersebut, Eddy menyampaikan apresiasi pemerintah atas selesainya pembahasan RUU Perampasan Aset pada pembicaraan tingkat I. Pemerintah juga menyetujui agar rancangan undang-undang tersebut dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna DPR.


Eddy hadir mewakili Presiden untuk menyampaikan dukungan pemerintah terhadap kelanjutan pembahasan regulasi tersebut.


Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR yang dinilai telah bekerja menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset.


Menurut Eddy, aturan mengenai perampasan aset menjadi instrumen penting bagi negara dalam menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan berbagai kejahatan lainnya.


Kejahatan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas dan tatanan perekonomian nasional.


Perampasan Aset Bisa Dilakukan Tanpa Putusan Pidana


Salah satu poin penting dalam RUU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk melalui mekanisme tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction-based forfeiture.


Eddy menjelaskan bahwa pendekatan tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan negara dalam menangani aset yang diduga berasal dari tindak pidana.


Selain korupsi, cakupan aturan ini juga meliputi sejumlah kejahatan serius lainnya. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.


Namun, efektivitas aturan tersebut tidak hanya ditentukan oleh jenis tindak pidana yang masuk dalam cakupannya. Mekanisme pelaksanaan perampasan aset juga harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.


Pemerintah menilai setiap tahapan, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan hingga pengelolaan aset, harus berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.


Eddy menyebut masyarakat memiliki harapan besar agar RUU tersebut mampu mengatasi berbagai hambatan prosedural dalam penanganan aset hasil tindak pidana.


Karena itu, pelaksanaan perampasan aset harus memiliki mekanisme pengawasan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.


Tujuh Poin Penting dalam RUU Perampasan Aset


RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan yang dirancang untuk memperkuat upaya negara dalam mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana.


Berikut tujuh pokok pengaturan yang tercantum dalam rancangan undang-undang tersebut:


1. Ruang lingkup tindak pidana


Perampasan aset dapat diterapkan terhadap sejumlah tindak pidana, meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.


2. Jenis aset yang dapat dirampas


RUU ini mengatur kategori aset yang berkaitan dengan tindak pidana dan dapat dikenai tindakan perampasan sesuai ketentuan hukum.


3. Mekanisme perampasan aset


Terdapat dua pendekatan hukum yang diatur, yakni conviction-based forfeiture atau perampasan aset berdasarkan putusan pidana dan non-conviction-based forfeiture atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.


4. Pembentukan badan khusus


Pengelolaan dan pengawasan perampasan aset akan melibatkan badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.


5. Pengawasan berkala dan akuntabel


Pelaksanaan perampasan serta pengelolaan aset harus diawasi secara berkala agar berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


6. Sistem pengelolaan berbasis teknologi


RUU ini mengatur penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan aset hasil tindak pidana.


7. Pengaturan pendanaan


Pendanaan penyelenggaraan proses perampasan aset juga menjadi bagian yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.


Seluruh Fraksi DPR Setuju RUU Dibawa ke Paripurna


Dukungan terhadap RUU Perampasan Aset tidak hanya datang dari pemerintah. Seluruh fraksi di DPR RI juga menyatakan persetujuan agar rancangan aturan tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.


Persetujuan itu disampaikan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati.


Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan seluruh peserta mengenai kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tahap berikutnya.


"Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?" tanya Dasco.


Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh para peserta rapat.


Kesepakatan pemerintah dan seluruh fraksi DPR menjadi langkah penting dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset. Dengan selesainya pembahasan tingkat I, rancangan aturan tersebut kini dapat dilanjutkan ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II.


Meski demikian, RUU tersebut belum resmi menjadi undang-undang. Pengesahan masih menunggu keputusan dalam rapat paripurna DPR.


Jika nantinya disahkan dan diberlakukan, aturan ini diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam menelusuri, menyita, merampas, dan mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terkait.(Rhz2797)