TIGA berita di kanal politik Tempo mendapat sorotan pembaca pada Jumat, 19 September 2025. Salah satunya mengenai ajakan pemerintah agar mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Mahfud Md bergabung dengan tim reformasi kepolisian.
Selain itu, profil sekolah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi salah satu berita terpopuler setelah keabsahan ijazahnya digugat. Berikut tiga berita politik paling banyak dibaca di kanal politik Tempo pada 19 September kemarin:
Pemerintah Mengajak Mahfud Md Gabung ke Tim Reformasi Kepolisian
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah mengajak Mahfud Md menjadi anggota Tim Reformasi Kepolisian. Namun, Prasetyo belum menyampaikan apakah Mahfud Md menerima tawaran itu atau tidak.
Politikus Partai Gerindra ini berkata pembentukan Tim Reformasi Kepolisian merupakan bentuk komitmen pemerintah. Selain Mahfud, Presiden Prabowo Subianto mengajak sejumlah tokoh masuk menjadi bagian tim itu. Namun, Prasetyo belum berkenan menyampaikan nama-nama tokoh yang diundang.
"Sekarang sedang proses untuk kami meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut," kata Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat, 19 September 2025.
Ijazah Gibran Digugat, Ini Profil Orchid Park Secondary School dan UTS Insearch
Advokat Subhan Palal menggugat Gibran Rakabuming Raka secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dugaan ketidakabsahan syarat pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 583/Pdt.G/2025 PN Jakpus.
Subhan menilai Gibran melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan ijazah yang diragukan keabsahannya sebagai syarat pencalonan wakil presiden. Perbuatan ini dinilai telah merugikan penggugat serta masyarakat secara umum.
Dari laman portal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gibran menempuh pendidikan sekolah menengah atas dua kali, yakni di Orchid Park Secondary School pada 2002-2004 dan di UTS Insearch Sydney pada 2004-2007.
Pemerintah Pertimbangkan Kementerian BUMN Melebur ke Danantara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah mempertimbangkan Kementerian BUMN melebur ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Namun, Prasetyo mengatakan peleburan itu masih dalam kajian.
"Ada kemungkinan (rencana peleburan). Tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.
