Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi tenggat satu tahun bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperbaiki kinerja. Ia menegaskan, kegagalan reformasi dapat berujung pada pembekuan instansi dan risiko 16.000 pegawai dirumahkan.
Purbaya menyampaikan ultimatum tersebut setelah muncul kembali dugaan penyimpangan di tubuh DJBC. Ia mengatakan, ancaman pembekuan membuat pegawai Bea Cukai mulai memahami risiko yang mereka hadapi.
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
Baca juga: Purbaya Siap Kirim Petugas Bea Cukai ke Bandara IMIP Morowali jika Diminta
Ia menyebut tanggung jawab pembenahan DJBC telah ia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, satu tahun ke depan menjadi masa penting untuk membalik citra dan kinerja instansi.
Keluhan Pelaku Usaha
Purbaya menyoroti citra negatif Bea Cukai yang kembali menguat. Keluhan pelaku usaha hingga pernyataan pedagang thrifting mengenai biaya meloloskan kontainer impor pakaian bekas sebesar Rp 550 juta turut menyeret dugaan keterlibatan oknum DJBC.
Temuan lain muncul saat inspeksi ke Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya pada Selasa (11/11/2025).
Ia menjumpai laporan nilai impor yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya submersible pump yang tercatat senilai 7 dollar AS atau sekitar Rp 117.000 (kurs Rp 16.700 per dollar AS).
Padahal harga pasar produk serupa berada di kisaran Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per unit. Purbaya menilai selisih tersebut sebagai indikasi underinvoicing.
Risiko Pembekuan dan PHK
Purbaya mengatakan jajaran pimpinan dan staf Bea Cukai telah ia kumpulkan untuk membahas reformasi.
Pada masa Orde Baru, pembekuan pernah terjadi dan tugas Bea Cukai dialihkan kepada Societe Generale de Surveilance (SGS). Ia mengingatkan bahwa risiko serupa dapat terulang jika perbaikan tidak berjalan.
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ucapnya.
Penerapan Teknologi AI
Untuk mempercepat pembenahan, Purbaya mulai menerapkan teknologi berbasis akal imitasi (AI) di wilayah operasional Bea Cukai. Teknologi ini digunakan untuk menyederhanakan proses kepabeanan dan mempercepat deteksi underinvoicing.
“Nanti underinvoicing akan cepat terdeteksi, sambil kami perbaiki yang lain,” ujarnya. Ia optimistis kemajuan reformasi akan terlihat pada tahun depan.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 249,3 triliun per Oktober 2025, atau 82,7 persen dari target APBN 2025. Kenaikan penerimaan didorong oleh peningkatan bea keluar dan cukai.
.jpg)
