Penggunaan ultra processed food (UPF) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Setelah lebih dari setahun berjalan, implementasi MBG dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip gizi seimbang dan menyimpan risiko serius bagi kesehatan anak dalam jangka panjang.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM), Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, mengingatkan bahwa UPF umumnya mengandung gula, garam, dan lemak tambahan dalam kadar tinggi. Konsumsi jangka panjang, terutama pada usia anak-anak, berisiko meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular di masa depan.
“Dampaknya memang tidak langsung terlihat. Tapi 10 sampai 15 tahun ke depan, ini bisa menjadi bom waktu penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi,” kata Mirza, Kamis (8/1/2026).
Tujuan Baik, Implementasi Bermasalah
Mirza menegaskan bahwa secara konsep, program makan siang sekolah seperti MBG memiliki tujuan yang sangat baik. Program ini dirancang untuk memperbaiki status gizi anak, mengurangi ketimpangan asupan nutrisi, serta menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Terlepas dari agenda politik, school lunch program adalah kewajiban negara. Banyak negara maju sudah lama menjalankannya dengan hasil yang positif,” ujarnya.
Namun, ia menilai pelaksanaan MBG di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Mulai dari kualitas menu, keamanan pangan, hingga standar distribusi yang belum merata. Sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa daerah menjadi indikator lemahnya sistem pengawasan.
“Anak sekolah adalah kelompok rentan. Penanganannya tidak bisa dilakukan dengan pendekatan coba-coba atau sekadar mengejar kuantitas,” tegas Mirza.
Risiko UPF dan Hilangnya Prinsip Gizi Seimbang
Penggunaan UPF dalam menu MBG dinilai berisiko menggeser prinsip pola makan berbasis pangan segar. UPF biasanya melalui banyak tahap pengolahan, mengandung bahan aditif, pengawet, dan perisa buatan, serta rendah serat dan mikronutrien alami.
Menurut Mirza, jika UPF dijadikan menu utama atau rutin dalam MBG, anak-anak akan terbiasa dengan rasa instan yang tinggi gula dan garam. Kebiasaan ini berpotensi terbawa hingga dewasa dan membentuk pola makan tidak sehat.
“Kalau sejak kecil lidah sudah dilatih dengan makanan ultra proses, kita sedang menciptakan masalah kesehatan nasional di masa depan,” katanya.
Sekolah Diminta Lebih Diberi Wewenang
Sebagai solusi, Mirza mengusulkan agar sekolah diberi kewenangan lebih besar dalam penyediaan makan siang. Dengan cakupan yang lebih kecil dan berbasis komunitas, pengawasan kualitas dan keamanan pangan dinilai lebih mudah dilakukan.
“Sekolah bisa memanfaatkan bahan pangan lokal, dapur setempat, dan rantai distribusi yang lebih pendek. Risiko kesalahan distribusi dan kontaminasi bisa ditekan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya konteks lokal dalam penyusunan menu MBG. Menurutnya, keragaman pangan Indonesia seharusnya menjadi kekuatan utama program ini, bukan justru dihilangkan dengan penyeragaman menu berbasis UPF.
“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu tidak relevan dengan kondisi lokal dan budaya pangan setempat,” ujarnya.
Dampak Gizi Baru Terlihat 10–15 Tahun
Mirza mengingatkan bahwa investasi di bidang gizi tidak menghasilkan dampak instan. Efeknya baru akan terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10 hingga 15 tahun. Karena itu, kebijakan MBG harus dikawal secara ilmiah, konsisten, dan berkelanjutan.
“Kalau salah arah sekarang, koreksinya akan sangat mahal di masa depan,” katanya.
Tiga Rekomendasi Perbaikan MBG
Sebagai langkah konkret, Mirza menyampaikan tiga rekomendasi utama untuk memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis:
Penegakan ketat keamanan pangan
Pemerintah harus menerapkan sanksi tegas bagi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lalai.
“Ini amanah besar karena membawa wajah presiden. Harus ada efek jera,” tegasnya.
Pendampingan ilmiah berkelanjutan
Perguruan tinggi dan lintas sektor perlu dilibatkan untuk memantau status gizi, kebugaran, dan antropometri anak penerima MBG secara rutin.
Kebijakan yang fleksibel dan berbasis bukti
Pemerintah harus terbuka terhadap temuan ilmiah dan siap melakukan koreksi kebijakan.
“Kalau ada bukti perlu perbaikan, harus segera direspons. Jangan sampai 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan nasional,” pungkas Mirza.
