Wacana penghapusan pensiun seumur hidup bagi pejabat negara memicu usulan baru di parlemen. Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, mengusulkan agar dana pensiun pejabat dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes) dan guru honorer.
Usulan ini muncul setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menghapus kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara lainnya. Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah penting menuju keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Firman menilai bahwa selama ini kebijakan pensiun seumur hidup tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Ia menyoroti ketimpangan antara pejabat yang hanya menjabat selama lima tahun namun mendapatkan pensiun seumur hidup, sementara banyak rakyat harus bekerja sepanjang hidup tanpa jaminan yang layak.
Menurutnya, penghapusan kebijakan tersebut sebaiknya tidak hanya berlaku bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara, tetapi juga diperluas ke berbagai jabatan lain seperti anggota DPD, pejabat eselon, direksi dan komisaris BUMN, hingga kepala daerah.
Politikus dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa pengalihan anggaran pensiun dapat menjadi solusi untuk membantu sektor yang selama ini masih kurang mendapat perhatian, khususnya guru honorer dan tenaga kesehatan seperti perawat.
Ia menyebut kedua profesi tersebut sebagai pahlawan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai.
Selain itu, Firman juga mendorong pemerintah agar segera menindaklanjuti putusan MK tanpa penundaan. Ia bahkan mengusulkan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika diperlukan, guna mempercepat implementasi kebijakan tersebut.
Langkah percepatan ini dinilai penting sebagai bentuk komitmen negara dalam menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat luas.
