Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperluas program sekolah swasta gratis pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi dan kesulitan mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Melalui program tersebut, sebanyak 103 sekolah swasta di berbagai jenjang pendidikan disiapkan untuk menampung 23.694 peserta didik. Sekolah yang terlibat mencakup tingkat SD, SMP, SMA, SMK hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran lebih dari Rp253 miliar sepanjang tahun 2026.
Jumlah Sekolah Penerima Program Bertambah
Dari total 103 sekolah yang terlibat, sebanyak 40 sekolah merupakan peserta lanjutan yang menerima pendanaan penuh sepanjang Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah lainnya merupakan penerima baru yang mulai mendapatkan dukungan anggaran pada pertengahan tahun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa program sekolah swasta gratis merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi seluruh warga Jakarta.
Menurutnya, pendidikan yang mudah diakses menjadi salah satu cara efektif untuk membantu keluarga kurang mampu meningkatkan kualitas hidup dan masa depan anak-anak mereka.
Sekolah Dilarang Memungut Biaya Tambahan
Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan bahwa seluruh sekolah yang tergabung dalam program tidak diperbolehkan menarik biaya apa pun dari peserta didik.
Apabila ditemukan adanya pungutan kepada siswa atau orang tua, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sekolah tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sekolah yang melanggar akan dicoret dari daftar penerima program pada periode berikutnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk memperluas cakupan program di masa mendatang, termasuk melibatkan sekolah berbasis keagamaan dan madrasah apabila kondisi anggaran memungkinkan.
Fokus Menampung Siswa yang Tidak Masuk Sekolah Negeri
Program sekolah swasta gratis dirancang untuk membantu siswa yang belum berhasil diterima di sekolah negeri saat proses penerimaan murid baru berlangsung.
Meski demikian, proses penerimaan tetap mengikuti aturan dan mekanisme seleksi yang berlaku di masing-masing sekolah atau yayasan penyelenggara pendidikan.
Pihak sekolah tetap memiliki kewenangan untuk menentukan calon peserta didik yang diterima sesuai dengan persyaratan dan kapasitas yang tersedia.
Kriteria Sekolah yang Bisa Bergabung
Pemprov DKI menetapkan sejumlah persyaratan bagi sekolah swasta yang ingin bergabung dalam program ini. Sekolah harus memiliki izin operasional yang sah, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), status akreditasi yang jelas, serta aktif melaporkan data pendidikan secara berkala.
Selain itu, sekolah yang berada di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri menjadi prioritas utama dalam program tersebut.
Setiap sekolah penerima juga diwajibkan menyelenggarakan proses belajar mengajar secara lengkap tanpa sistem kelas terputus. Untuk jenjang SD misalnya, sekolah harus menyediakan layanan pendidikan dari kelas 1 hingga kelas 6 secara utuh.
Minat Warga Meningkat Tajam
Salah satu sekolah yang merasakan dampak positif program ini adalah SMKS Laboratorium Jakarta yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Pihak sekolah mengungkapkan jumlah siswa mengalami peningkatan signifikan setelah bergabung dalam program sekolah swasta gratis. Jika sebelumnya jumlah peserta didik hanya puluhan orang, kini jumlahnya meningkat hampir tiga kali lipat.
Tidak hanya jumlah siswa yang bertambah, rombongan belajar atau rombel juga mengalami peningkatan sehingga kapasitas layanan pendidikan menjadi lebih besar.
Antusiasme masyarakat terlihat sejak masa pendaftaran dibuka. Kuota siswa yang tersedia bahkan dikabarkan langsung terpenuhi dalam waktu singkat karena tingginya minat warga untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa biaya.
Orang Tua Merasa Sangat Terbantu
Program ini mendapat sambutan positif dari banyak orang tua siswa. Selain bebas biaya pendidikan, berbagai kebutuhan sekolah seperti seragam, buku pelajaran, uang pangkal, biaya ujian, kegiatan sekolah hingga kebutuhan praktik juga ditanggung dalam program tersebut.
Sejumlah wali murid mengaku sangat terbantu karena tidak lagi dibebani pengeluaran pendidikan yang selama ini cukup besar. Bahkan, ada orang tua yang sebelumnya telah membayar sejumlah biaya sekolah dan kemudian mendapatkan pengembalian dana setelah sekolah resmi masuk dalam program sekolah swasta gratis.
Dengan semakin luasnya cakupan program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap lebih banyak anak dapat memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala faktor ekonomi. Program tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kesenjjangan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di ibu kota.(Rhz2797)
