Gelombang tuntutan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit semakin menguat setelah sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang harus dihormati dalam sistem demokrasi.
Menurut Yahya, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik maupun masukan terkait pelaksanaan program pemerintah, termasuk meminta evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional.
DPR Minta Publik Menunggu Hasil Audit BPK
Yahya menjelaskan bahwa audit terhadap penggunaan anggaran negara merupakan kewenangan lembaga resmi yang telah ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kementerian maupun lembaga negara, termasuk Badan Gizi Nasional.
Ia meyakini bahwa proses audit terhadap BGN berjalan sebagaimana mekanisme yang berlaku. Namun hingga saat ini, hasil pemeriksaan tersebut belum diumumkan secara resmi kepada publik.
Karena itu, masyarakat diminta menunggu laporan audit yang nantinya dapat menjadi dasar untuk menilai efektivitas program, transparansi penggunaan anggaran, serta kualitas tata kelola yang diterapkan.
Audit Investigasi Bisa Dilakukan Jika Diperlukan
Selain audit reguler, Yahya menyebut BPK juga memiliki kewenangan melakukan audit investigatif apabila ditemukan kebutuhan khusus atau indikasi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Melalui mekanisme tersebut, berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kelola program maupun penggunaan anggaran dapat ditelusuri secara lebih mendalam. Hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pelaksanaan program sekaligus menjadi bahan perbaikan ke depan.
Aksi Demonstrasi Warnai Polemik Program MBG
Sebelumnya, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster berisi kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan audit hingga evaluasi total program dipasang di sekitar lokasi demonstrasi.
Para peserta aksi juga membawa perlengkapan dapur seperti panci dan alat masak sebagai simbol protes. Secara bergantian mereka menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan yang dianggap muncul selama pelaksanaan program.
Minta Tata Kelola Program Dievaluasi
Perwakilan massa menilai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Mereka berharap pemerintah melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga distribusi manfaat kepada masyarakat.
Di sisi lain, DPR menilai proses evaluasi harus dilakukan berdasarkan data dan hasil pemeriksaan resmi agar setiap kesimpulan yang diambil memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan audit yang tengah berjalan, publik kini menantikan hasil pemeriksaan resmi dari BPK yang diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.(Rhz2797)
