Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang, untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, fokus utama program tersebut harus berada pada kualitas makanan dan efektivitas pengawasan, bukan semata-mata pada jumlah penerima manfaat.
Charles menilai program strategis nasional seperti MBG tidak dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya peserta yang tercatat menerima manfaat. Ia menegaskan bahwa tujuan utama program harus memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan.
Kualitas Gizi Dinilai Lebih Penting daripada Kuantitas
Menurut Charles, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis seharusnya diukur dari dampak nyata terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak. Karena itu, kualitas bahan makanan, standar penyajian, hingga sistem pengawasan perlu menjadi prioritas utama bagi pimpinan baru BGN.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target angka. Jika kualitas makanan diabaikan, tujuan utama untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia justru berpotensi tidak tercapai.
Charles juga menegaskan bahwa perbaikan tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga pengawasan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
Soroti Ribuan Kasus Keracunan MBG
Dalam keterangannya, Charles menyinggung banyaknya kasus keracunan yang terjadi setelah konsumsi makanan dari program MBG. Ia menyebut jumlah anak yang terdampak telah mencapai puluhan ribu kasus, sehingga menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Menurutnya, tingginya angka kejadian tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol kualitas makanan yang dijalankan selama ini. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak.
Ia berharap kepemimpinan baru di BGN mampu menghadirkan standar pengawasan yang lebih ketat guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Tata Kelola MBG Jadi Sorotan
Charles menilai berbagai insiden yang terjadi menjadi indikasi bahwa tata kelola Program Makan Bergizi Gratis masih membutuhkan banyak perbaikan. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak dapat hanya dilihat dari sisi administratif atau jumlah anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Lebih dari itu, program harus mampu menjamin keamanan pangan, kualitas nutrisi, dan manfaat nyata bagi peserta. Jika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan besar program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan sulit terwujud.
Pergantian Pimpinan BGN di Tengah Kasus Korupsi
Pernyataan Charles muncul setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana dicopot dari jabatan Kepala BGN, sementara dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga diberhentikan dari posisinya.
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain itu, Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN.
Pergantian tersebut terjadi di tengah proses hukum yang tengah berjalan. Setelah pencopotan dilakukan, Kejaksaan Agung menggeledah Kantor BGN serta sejumlah lokasi yang terkait dengan mantan pimpinan lembaga tersebut.
Kini, Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Harapan terhadap Kepemimpinan Baru
Dengan adanya kepemimpinan baru di BGN, berbagai pihak berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan pengawasan, peningkatan kualitas makanan, serta perbaikan tata kelola menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan standar keamanan pangan dinilai perlu dilakukan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh anak-anak tanpa menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari.(Rhz2797)
