Polemik kelebihan kapasitas dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera menyusun solusi yang adil bagi ribuan mitra yang telah membangun dapur berdasarkan izin resmi, namun kini belum seluruhnya dapat diakomodasi dalam program nasional tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut investasi para pelaku usaha yang telah mengikuti arahan pemerintah.
Menurut Charles, hingga pertengahan Juli 2026 sudah terdapat sekitar 27.800 dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah.
Jumlah Dapur Lampaui Target Nasional
Charles mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, saat ini telah terjadi kelebihan sekitar 8.000 dapur dibandingkan kebutuhan yang direncanakan.
Selain itu, masih ada sekitar 13.000 dapur lainnya yang sedang menunggu untuk masuk ke dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis.
Jika seluruh angka tersebut digabungkan, totalnya mencapai sekitar 40.000 dapur, jauh melampaui target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029, yakni sekitar 26.000 dapur.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola program apabila tidak segera ditangani.
DPR Soroti Tata Kelola Perizinan
Charles juga mempertanyakan mekanisme pemberian izin pembangunan dapur pada periode sebelumnya. Ia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, terlebih Kejaksaan Agung saat ini tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proses penerbitan izin pembangunan dapur MBG.
Meski demikian, ia menegaskan para mitra tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung seluruh risiko karena pembangunan dilakukan berdasarkan persetujuan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian kepada para investor yang telah mengeluarkan modal demi mendukung program pemerintah.
Pemerintah Diminta Siapkan Kompensasi
Komisi IX DPR mendorong pemerintah mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian, termasuk pemberian kompensasi apabila sebagian dapur yang sudah dibangun tidak dapat digunakan dalam Program MBG.
Charles menilai langkah tersebut penting agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian akibat perubahan kebijakan maupun penyesuaian kebutuhan program.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga memiliki batas sehingga solusi yang dipilih harus tetap mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
Kapasitas Dapur Dinilai Melebihi Kebutuhan
Charles menjelaskan, apabila seluruh 40.000 dapur diakomodasi dengan kapasitas maksimal sekitar 3.000 penerima manfaat per dapur, maka program berpotensi melayani hingga 120 juta orang.
Jumlah tersebut dinilai jauh melampaui sasaran penerima manfaat yang telah direncanakan pemerintah, sehingga diperlukan penyesuaian agar pelaksanaan program tetap efektif dan tepat sasaran.
Mitra MBG Ancam Hentikan Operasional Dapur
Sementara itu, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, mengatakan para mitra merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan meskipun telah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dan menginvestasikan dana besar untuk membangun fasilitas dapur.
Sebagai bentuk protes, asosiasi bahkan menyiapkan aksi penghentian operasional dapur MBG secara nasional apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian.
Mereka menyatakan akan menunggu proses pembenahan tata kelola hingga 17 Agustus 2026. Jika tidak ada kepastian dari pemerintah sampai batas waktu tersebut, aksi penghentian operasional atau "gembok dapur" secara nasional disebut siap dilakukan sebagai bentuk tekanan agar aspirasi para mitra mendapat perhatian.(Rhz2797)
