Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW meminta pemerintah segera melakukan pembenahan terhadap sistem desil yang digunakan dalam pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Persoalan tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran program bantuan sosial atau bansos.
HNW mengatakan dirinya menerima berbagai aspirasi dari masyarakat yang merasa penetapan kategori desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Ketidaksesuaian data tersebut, menurutnya, bahkan berdampak pada terhentinya bantuan sosial yang sebelumnya diterima sejumlah warga.
"Saya berulang kali menerima aspirasi warga yang resah dengan penetapan desil yang tidak sesuai dengan status ekonomi mereka, dan berdampak dengan dihentikannya bantuan sosial yang selama ini didapatkan," ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).
Keluhan Warga soal Desil Harus Segera Direspons
Selain persoalan ketidaksesuaian data, HNW juga menyoroti keluhan masyarakat terkait proses pengajuan dan sanggahan terhadap kategori desil. Menurutnya, warga masih menghadapi kesulitan ketika ingin memperbaiki data yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia mengingatkan, persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian serius dari kementerian dan lembaga terkait. Jika tidak ditangani dengan baik, program bantuan sosial dikhawatirkan tidak mencapai tujuan utamanya, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurut HNW, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menjalankan program perlindungan sosial.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang lemah serta tidak mampu, sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945.
Data Statistik Dinilai Belum Sepenuhnya Gambarkan Kondisi Warga
HNW menilai penilaian terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat seharusnya tidak hanya mengandalkan metode statistik. Menurutnya, kondisi nyata setiap keluarga perlu menjadi pertimbangan agar pemeringkatan sosial ekonomi tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Ada sejumlah kondisi di masyarakat yang dinilai belum tentu tergambar secara utuh dalam data. Misalnya, persoalan penggunaan identitas oleh pihak lain, kepemilikan aset hasil warisan yang tidak diikuti pendapatan rutin, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, hingga tingginya biaya hidup dibandingkan dengan pendapatan.
Karena itu, ia menilai pendekatan berbasis data perlu diperkuat dengan pemeriksaan kondisi nyata di lapangan atau ground checking agar penetapan kategori masyarakat dapat lebih akurat.
HNW Dorong Perbaikan Data DTSEN dan Sistem Pemeringkatan
HNW memahami bahwa sistem pemeringkatan desil saat ini bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diharapkan menjadi rujukan data bagi kementerian dan lembaga pemerintah dalam menjalankan berbagai program.
Ia mengatakan sejak awal DPR, khususnya Komisi VIII, mendukung kehadiran data tunggal untuk meningkatkan ketepatan dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah. Namun, berbagai keluhan yang muncul dalam penerapannya menunjukkan masih adanya sejumlah hal yang perlu dievaluasi.
Menurutnya, perbaikan tidak hanya diperlukan pada sistem pemeringkatan, tetapi juga pada mekanisme penggunaan data tersebut dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial.
Program Pendidikan Ikut Jadi Sorotan
HNW turut menyoroti keluhan masyarakat terkait Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia menilai penggunaan kategori desil dalam program pendidikan perlu mendapat perhatian dan evaluasi lebih lanjut.
Menurutnya, kebutuhan akses pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Kelompok masyarakat yang rentan miskin maupun keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas juga membutuhkan dukungan agar anak-anak mereka tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Oleh karena itu, HNW mendorong pemerintah segera melakukan langkah korektif untuk memperbaiki sistem yang ada.
Pemerintah Diminta Perkuat Verifikasi Lapangan
Sejumlah langkah yang didorong HNW antara lain memperbaiki sistem pemeringkatan desil, memperkuat verifikasi langsung terhadap kondisi masyarakat, mempercepat proses pengajuan dan sanggahan data, serta menyelaraskan sistem tersebut dengan kebijakan perlindungan sosial yang berkeadilan.
Dengan pembenahan tersebut, ia berharap program bantuan sosial dapat benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
"Jika langkah ini dilakukan maka semoga program bantuan sosial akan benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran," pungkasnya.
Pembenahan sistem desil menjadi penting untuk memastikan data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah semakin akurat. Ketepatan data tidak hanya menentukan kelancaran penyaluran bansos, tetapi juga berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pendidikan.(Rhz2797)
