Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap dugaan penyebab kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah penerima manfaat.
Menurut Zulhas, persoalan tersebut tidak selalu berasal dari kondisi dapur atau bahan makanan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian pemerintah adalah kelalaian dalam proses distribusi makanan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keterlambatan pengiriman hingga cara menempatkan makanan di lokasi pembagian dinilai dapat meningkatkan risiko makanan mengalami penurunan kualitas sebelum dikonsumsi.
Zulhas Soroti Keterlambatan Distribusi Makanan MBG
Zulhas mengatakan, pengelolaan makanan untuk program MBG memiliki standar waktu yang harus dipatuhi. Makanan yang telah selesai dimasak harus segera dikirim agar dapat dikonsumsi dalam kondisi yang aman.
Ia mencontohkan, makanan yang seharusnya dikirim pada pagi hari tetapi baru sampai beberapa jam kemudian dapat menimbulkan persoalan apabila tidak ditangani sesuai prosedur.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kedisiplinan petugas di lapangan.
Zulhas menyampaikan hal itu saat ditemui setelah menghadiri LPS Lampung Financial Festival, Sabtu (5/9/2026).
Pemerintah, kata dia, telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah fasilitas dapur MBG dan memastikan aspek dapur menjadi bagian dari evaluasi. Namun, penerapan prosedur setelah makanan selesai dimasak juga tidak kalah penting.
Penempatan Makanan di Lapangan Ikut Jadi Sorotan
Selain keterlambatan distribusi, Zulhas mengungkap adanya persoalan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan MBG, yakni penempatan makanan yang tidak sesuai prosedur.
Makanan yang sudah dimasak harus ditempatkan dan didistribusikan dengan memperhatikan standar keamanan pangan. Jika proses tersebut dilakukan sembarangan, kualitas makanan dapat terpengaruh dan meningkatkan risiko bagi penerima manfaat.
Pemerintah kini berupaya membenahi kebiasaan serta kedisiplinan para petugas yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan MBG.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat program MBG menyasar puluhan juta penerima manfaat sehingga kesalahan dalam satu titik distribusi dapat berdampak luas.
Zulhas Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk SPPG yang Lalai
Zulhas menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang terbukti lalai dalam menjalankan prosedur keamanan pangan.
Ia bahkan meminta agar SPPG yang tidak mampu menjalankan standar operasional dengan baik diganti. Tindakan serupa juga dapat diberlakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kelalaian.
Menurut Zulhas, keselamatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat MBG harus menjadi prioritas utama. Karena itu, setiap pelanggaran terhadap prosedur keamanan makanan harus mendapatkan evaluasi dan tindakan tegas.
Pemerintah juga akan melihat tingkat kesalahan sebelum menentukan langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian serius, penindakan dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
748 Santri Terdampak Keracunan MBG di Sidoarjo
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayor Jenderal TNI Trenggono menyampaikan perkembangan kasus dugaan keracunan makanan yang melibatkan ratusan santri.
Sebanyak 748 santri dilaporkan terdampak dalam insiden tersebut. Setelah mendapatkan penanganan medis, sebagian besar korban disebut telah kembali ke pondok.
Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program MBG dan penerapan standar keamanan pangan di lapangan.
Operasional SPPG Kali Tengah Dibekukan
Sebagai langkah awal investigasi, BGN telah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
Penghentian operasional tersebut dilakukan sejak Rabu (2/9/2026). Langkah itu ditempuh untuk memberikan ruang bagi proses pemeriksaan serta evaluasi terhadap dugaan ketidakpatuhan terhadap standard operating procedure (SOP).
Selain membekukan operasional SPPG, BGN juga mencopot kepala dapur di lokasi tersebut.
Pencopotan dilakukan untuk membantu proses investigasi guna mengetahui secara lebih jelas penyebab insiden serta memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur dalam proses produksi maupun distribusi makanan.
Pemerintah Perketat Evaluasi Program MBG
Kasus keracunan tersebut kembali menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan pangan dalam program MBG. Tidak hanya kualitas dapur dan bahan makanan, proses pengiriman hingga makanan diterima dan dikonsumsi juga menjadi bagian penting yang harus diawasi.
Pemerintah kini dituntut memastikan seluruh SPPG menjalankan prosedur secara disiplin. Evaluasi terhadap sumber daya manusia, waktu distribusi, penanganan makanan, hingga kondisi lokasi pembagian menjadi bagian penting untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
Zulhas menegaskan keselamatan penerima manfaat tidak boleh dikorbankan karena kelalaian dalam menjalankan prosedur. Karena itu, pihak yang terbukti tidak disiplin harus menerima konsekuensi sesuai tingkat kesalahannya.(Rhz2797)
